Program Tol Laut yang dicetuskan pada era Presiden Joko Widodo bertujuan menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar di Nusantara untuk mengurangi disparitas harga antar wilayah dan memangkas biaya logistik yang mahal. Namun, selama bertahun-tahun, program ini menghadapi kritik karena dianggap tidak transparan dan sulit diakses oleh pelaku usaha kecil. Subsidi yang diberikan pemerintah sering tidak tepat sasaran, dan informasi tentang jadwal kapal serta ketersediaan ruang muat sulit diakses oleh UMKM di daerah terpencil.
Sejak 2026, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mulai serius mendigitalisasi layanan Tol Laut. Platform Sitolaut kini terintegrasi dengan layanan digital banking BRI, memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan pembayaran atas biaya pemesanan ruang muat kapal secara real-time online. Integrasi ini juga menyampaikan informasi pendaftaran dan ketersediaan ruang muat langsung kepada operator kapal.
Bayangkan seorang pengusaha kopi di Flores yang ingin mengirim produknya ke Jakarta. Dulu, ia harus menghubungi agen di pelabuhan terdekat, menanyakan ketersediaan ruang, menebak-nebak biaya, dan menunggu berhari-hari untuk konfirmasi. Kini, melalui aplikasi Sitolaut yang terintegrasi dengan BRImo, ia bisa melihat jadwal kapal, memesan ruang muat, dan membayar dalam hitungan menit. “Semua proses sudah berbasis online, mulai dari pemesanan hingga pengelolaan muatan, sehingga lebih transparan dan efisien,” ujar salah satu pelaku usaha di Tarakan.
Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto, menyatakan bahwa langkah ini dilakukan untuk membangkitkan dan mengembangkan sektor UMKM melalui program Tol Laut. Nasabah UMKM BRI yang berjumlah lebih dari 60% dari total nasabah atau sekitar 90 juta orang akan mampu memperluas pangsa pasar dan mendapat manfaat dari subsidi pemerintah. Ini bukan sekadar digitalisasi administrasi; ini adalah upaya untuk memastikan bahwa subsidi benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan.
Namun, digitalisasi Tol Laut tidak lepas dari tantangan. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut menyoroti masih adanya kendala dalam pengelolaan Sistem Informasi Tol Laut. Pengelolaan akun SITOLAUT yang belum sepenuhnya optimal berpotensi menghambat transparansi distribusi. Di beberapa daerah, keterbatasan infrastruktur internet masih menjadi hambatan utama. Selain itu, masih ada kesenjangan antara pelabuhan di wilayah barat dan timur Indonesia. Penelitian dari Garuda Kemdiktisaintek menunjukkan bahwa disparitas ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam efisiensi operasional, sehingga diperlukan kebijakan yang mendukung pemerataan infrastruktur dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Tanpa itu, digitalisasi hanya akan menguntungkan wilayah yang sudah memiliki akses teknologi memadai.
Salah satu langkah paling menarik datang dari Pelabuhan Korido di Kawasan Pasifik. Ditjen Hubla menggandeng PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) untuk menyediakan layanan digital berbasis satelit di pelabuhan ini. Ini adalah kolaborasi pertama di lingkungan Ditjen Hubla yang memanfaatkan teknologi satelit mutakhir untuk digitalisasi kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, khususnya di wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP). Dirjen Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menegaskan bahwa Pelabuhan Korido memiliki peran strategis di Kawasan Pasifik sebagai pintu gerbang logistik dan penggerak ekonomi. Namun, tantangan geografis seringkali menjadi kendala dalam akses teknologi informasi. “Manfaat nyata dari sistem ini adalah terciptanya efisiensi operasional yang maksimal dan transparansi data secara real-time langsung dari perbatasan Pasifik ke pusat data nasional,” jelasnya.
Ke depan, digitalisasi Tol Laut bukan hanya tentang aplikasi atau platform. Ini tentang membangun kedaulatan digital di sektor maritim. Data pergerakan kapal, aktivitas pelabuhan, dan layanan angkutan laut adalah aset strategis negara yang harus dikelola secara aman, terintegrasi, dan berdaulat. Dengan integrasi Sitolaut, BRI, dan teknologi satelit, Indonesia sedang membangun fondasi untuk sistem logistik maritim yang lebih adil dan efisien.
Informasi tentang integrasi Sitolaut dengan BRI dapat diakses melalui ANTARA Kalsel (5 Agustus 2026), sementara detail kerja sama PSN di Pelabuhan Korido tersedia di situs resmi Ditjen Hubla.
About the Author
