Aktivitas perdagangan IHSG tidak hanya menguntungkan investor. Setiap transaksi saham menyumbang penerimaan pajak final yang langsung masuk ke kas negara. Semakin tinggi volume dan nilai transaksi, semakin besar kontribusinya ke APBN. Karena itu, pasar modal yang likuid dan aktif menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang semakin diperhitungkan.
Pajak Transaksi Saham sebagai Instrumen Fiskal
Di Indonesia, penjualan saham di bursa dikenakan PPh final sebesar 0,1% dari nilai transaksi, sementara pembelian dokumen dikenakan bea meterai. Selain itu, dividen yang dibagikan emiten dapat dikenakan pajak bagi wajib pajak tertentu. Dengan rata-rata nilai transaksi harian IHSG sekitar Rp18 triliun pada 2026, potensi pajak harian mencapai Rp18 miliar hanya dari PPh final penjualan saham. Angka ini belum termasuk pajak atas dividen dan capital gain korporasi.
Kinerja Emiten dan PPh Badan
Kenaikan IHSG umumnya merefleksikan perbaikan laba emiten. Laba yang lebih tinggi menambah setoran PPh badan dan PPN dari aktivitas usaha. Sektor perbankan, pertambangan, dan konsumer menjadi kontributor utama. Dengan demikian, penguatan IHSG berdampak ganda: investor mendapat imbal hasil, negara menerima pajak yang lebih besar dari emiten yang kinerjanya membaik.
Data Penerimaan Negara dari Pasar Modal 2026
Data APBN KiTa per Juli 2026 mencatat penerimaan pajak dari transaksi saham dan instrumen pasar modal mencapai Rp18,6 triliun, tumbuh 17% secara tahunan. Informasi lengkap dapat diakses melalui laman resmi APBN KiTa Kementerian Keuangan. Jumlah tersebut belum termasuk PPh badan emiten yang masuk kategori penerimaan pajak umum. Jika digabungkan, kontribusi pasar modal terhadap penerimaan negara jauh lebih besar.
Efek Pengganda ke Ekonomi
Dana hasil pajak dipakai untuk pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan pendidikan. Dengan demikian, IHSG yang likuid dan berkinerja positif menciptakan efek pengganda hingga ke level rumah tangga penerima manfaat. Upaya memperdalam pasar modal tidak bisa dipisahkan dari strategi penguatan penerimaan negara jangka panjang, terutama di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat.
About the Author
