Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa nilai aset yang kini berada dalam pengelolaan Danantara mencapai US$1 triliun atau setara Rp17.000 triliun. Sebelumnya, aset tersebut tersebar di sekitar 1.040 perusahaan BUMN.
Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan portofolio BUMN terbesar di dunia. Namun, besarnya aset tidak secara otomatis berkorelasi dengan produktivitas dan kontribusi terhadap pendapatan negara. Inilah yang menjadi fokus utama governance reset yang diinisiasi Danantara Indonesia.
Dari Ekspansi ke Produktivitas
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah akan melanjutkan program streamlining BUMN dengan mendorong pengelolaan aset yang lebih produktif, efisien, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
“Pemerintah akan mengidentifikasi aset-aset BUMN yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Optimalisasi tersebut juga akan membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan sektor swasta,” ungkap Airlangga pada Oktober 2026.
Pendekatan ini menandai pergeseran paradigma dari sekadar mempertahankan aset menjadi mengoptimalkan nilai ekonomi yang dihasilkan dari aset tersebut. Dunia usaha akan diberikan kesempatan untuk berkolaborasi dalam pengembangan aset BUMN sehingga pemanfaatannya dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian Indonesia.
Kolaborasi dengan Sektor Swasta
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara, Rosan P. Roeslani, menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi aset-aset BUMN yang berpotensi dikembangkan. Aset-aset seperti jalan tol, bandara, minyak dan gas, serta pelabuhan menjadi fokus utama optimalisasi.
Menurut Rosan, optimalisasi aset menjadi perhatian karena besarnya aset BUMN tidak selalu berbanding lurus dengan pendapatan yang dihasilkan. Presiden Prabowo memberikan arahan agar aset-aset tersebut dapat dikelola secara lebih produktif melalui perencanaan yang baik, terukur, dan terstruktur.
Dampak bagi Perekonomian Nasional
Jika dikelola dengan baik, aset senilai Rp17.000 triliun ini memiliki potensi luar biasa untuk menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Namun, hal ini membutuhkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata.
Governance reset yang sedang berlangsung menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa aset negara tidak hanya tercatat rapi di neraca, tetapi benar-benar menghasilkan arus kas dan dividen yang berkelanjutan bagi negara. Dengan demikian, BUMN dapat bertransformasi dari beban menjadi kekuatan ekonomi yang sesungguhnya.
About the Author
